GEMPAR!! Keburukan Ahok Kini Terbongkar. Mau Ngomong Apa Lagi..

Gubernur Non-aktif (Ahok)

Klikarah - Seluruh Indonesia bahkan dunia pasti sudah tahu siapa itu "BASHUKI TAJAHJA PURNAMA" atau sering disapa dengan nama Ahok. Ya! Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta Non-aktif sekaligus sebagai penistaan terhadap agama Islam.

Meski demikian! Setelah diketahui bahwa Ahok adalah seorang penista Agama Islam, masih saja banyak cemoohan dari para netizen serta relawan salam dua jari agar Ahok tetap dipilih sebagai pemimpin DKI Jakarta (GUBERNUR) di tahun 2017.

Sebagaimana dilansir dari sebuah group facebook, bahwa ada beberapa keburukan Ahok yang belum terungkap selama menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta bahkan juga kesalahan sebelumnya, diantaranya yakni:

1. Secara garis besar, belum ada prestasi utama yang dihasilkan Ahok selama menjabat sebagai kepala daerah di Jakarta. Ahok gagal total dalam mengatasi banjir dan macet. Ahok juga gagal total mengatasi kemiskinan di Beltim ketika dia menjabat sebagai bupati Beltim.

2. Ahok mengklaim ada Rp. 12 Triliun proyek yang disusupkan anggota DPRD Jakarta. Ternyata nilai APBD Jakarta versi Ahok dan versi anggota DPRD sama persis nilainya. Dimana letak proyek Rp. 12 Triliun.

3. Proyek UPS yang dibeberkan Ahok ternyata nilainya kurang dari Rp. 1 Triliun. Ahok mengatakan harga UPS maksimal cuma Rp. 10 Juta ternyata ada UPS yang harganya ratusan Juta sampai miliaran rupiah. Sedangkan Nilai UPS per sekolah sebenarnya bukan hanya harga UPS melainkan nilai pengadaan UPS di sekolah itu. Berarti sudah termasuk biaya pelatihan, biaya pegawai dan biaya pembangunan tempat menyimpan UPS tersebut. Jadi, yang harus dilacak sebenarnya konsultan teknis yang mengusulkan UPS.

4. Proyek UPS cuma berasal dari komisi E DPRD Jakarta yang khusus membahas pendidikan. Jumlah anggota komisi E DPRD hanya 10% dari total anggota DPRD Jakarta. Artinya mayoritas anggota DPRD Jakarta tak tahu pengadaan UPS tapi Ahok memvonis semua anggota DPRD Jakarta korupsi.

5. Didalam APBD DKI Jakarta usulan Ahok banyak proyek yang nilainya lebih besar dari proyek usulan Ahok. Diantaranya proyek pengadaan buku tentang Ahok sebesar Rp. 30 miliar, pemberian bonus untuk PNS DKI Jakarta senilai lebih dari Rp. 5 Triliun yang kriteria pemberiannya menurut penilaian Ahok, pembagian dana bansos ke sejumlah yayasan sosial yang tidak jelas diduga para pendukung Ahok.

6. Yang berhak memutuskan korupsi adalah KPK dan Kejagung bukan Ahok. Proyek usulan DPRD Jakarta seperti UPS belum terlaksana dan belum ada uang dikeluarkan. Sehingga belum ada unsur merugikan negara.

7. Pendukung Ahok di twitter yang membully tokoh DPRD Jakarta berasal dari komunitas Tionghoa dan orang Jawa abangan yang secara primordialis memang mendukung Ahok. Seandainya Ahok bukan orang Tionghoa belum tentu didukung. Karena ada banyak sekali pejabat pribumi yang lebih berprestasi daripada Ahok. Ada 47% masyarakat Islam yang tidak terpengaruh propaganda Ahok. Yaitu orang Sunda, Sumatera Islam (Minang, Melayu, Aceh, Batak Islam), Betawi, Banten, Madura, Banjar, NTB, Sulawesi Islam dll.

8. Ahok juga berbohong dengan menerbitkan ijin reklamasi Pluit untuk pengembang apartemen Agung Podomoro Group, padahal ijin itu hak menteri. Langsung saja ijinnya dicabut menteri. Ahok juga konyol saaat mengecam PLN mematikan pompa di Jakarta sehingga Jakarta banjir. PLN membantah dan mengatakan Ahok bodoh kalau PLN tak mematikan pompa maka rakyat Jakarta bisa tersetrum listrik. Pompa mati karena banjir menggenangi aliran listrik pompa.

Sering dibaca: Keturunan tionghoa kini mulai berani bentak-bentak warga pribumi

9. Ketika menjabat sebagai kepala daerah di Beltim banyak proyek APBD Beltim dijalankan oleh kerabat dan teman Ahok. Bahkan Ahok sempat dilaporkan kasus korupsi di Beltim tapi lolos. Ahok gagal ketika mencalonkan diri sebagai gubernur Babel karena masyarakat Babel tahu keburukan Ahok. Namun, Ahok kemudian sukses mencalonkan sebagai anggota DPR dan menumpang popularitas Jokowi. Ahok pasti kalah di pilkada putaran ke-2 Jakarta 2017 karena tidak didukung masyarakat Betawi, Sunda dan Sumatera. Jokowi bisa menang karena ada dukungan dari orang Jawa. Tapi, belum tentu orang Jawa mau mendukung Ahok.

10. DPRD Jakarta dan Haji Lulung bukan tersangka KPK dan Kejagung. Tapi, yang sudah jadi tersangka KPK dan Kejagung adalah para konglomerat BLBI yang nilai korupsinya jauh lebih besar dan mereka sudah melarikan diri ke luar negeri.

Itulah beberapa keburukan Ahok sebagai Gubernur non-aktif DKI Jakarta.

(Sumber: facebook group)